 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Jawa Barat yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, bertempat di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (19/3). |
Jakarta, SUARA TOPAN - Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian permasalahan banjir di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Jawa Barat yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, bertempat di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3).
“Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen dan konsisten untuk mendukung penyelesaian permasalahan banjir,” katanya.
Terkait normalisasi lahan sepanjang aliran sungai, Pemkab Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga telah menyiapkan anggaran hingga mencapai 120 milyar rupiah untuk pembiayaan pengadaan lahan tersebut.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada pemerintah pusat dan instansi terkait untuk dapat bertindak cepat menentukan timeline dari proyek tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi.
“Kami sudah mendata dari Dinas Perkimtan sekitar 120 milyar khusus untuk pembiayaan pengadaan tanah telah siap. Timeline-nya jangan terlalu lama, kita sepakati disini,” ujarnya.
Dengan upaya konkret ini, ia berharap permasalahan banjir di Kabupaten Bekasi khususnya siklus banjir besar yang terjadi setiap 5 tahun dapat terselesaikan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terdampak kerugian baik materil maupun immateril.
“Kami ingin cepat action saja karena tidak ingin melihat masyarakat terdampak dan merasakan kerugian materil dan immateril,” harapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran Pejabat Kementerian PU, Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Sekretaris Daerah Pemprov DKJ, Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi, dan instansi terkait. (*).