 |
| Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didampingi Wakil Bupati Asep Supria Atmaja dan Sekda Dedi Supriyadi, saat menghadiri secara virtual Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Command Center Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Rabu (5/3/2025). |
Kabupaten Bekasi, SUARA TOPAN - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menghadiri secara virtual Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Command Center Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Rabu (5/3/2025).
MCP merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Sistem ini mencakup berbagai indikator yang menilai tata kelola pemerintahan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ade menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mengikuti serta menerapkan indikator MCP yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mencegah potensi penyimpangan dalam birokrasi.
"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan pelayanan publik yang bersih serta bebas dari korupsi," ujar Bupati Bekasi.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif dalam implementasi MCP dan memastikan bahwa setiap indikator yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.
“Pastinya kita mendorong dari sumber daya manusia untuk berhati-hati dan berfokus terhadap pembangunan agar tidak ada kesalahan-kesalahan,” ujarnya.
Turut mendampingi pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah, serta secara virtual Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPK, Deputi PPKD BPKP, dan pemerintah daerah se-Indonesia. (*).