 |
| Indikator dan Penilaian IF Kategori KE Tahun 2023 dan 2024 |
Atas kinerja baik tersebut, Pemda Kabupaten Bekasi menerima Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem bersumber dari APBN. Pemkab Bekasi berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,48 persen pada tahun 2023 yang lalu, dan berhasil masuk sebagai 5 Kabupaten/Kota terbaik se-Jawa Barat, atas upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024.
Capaian baik ini, atas kinerja luar biasa dari seluruh Lintas Sektor TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Bekasi dan para Stakeholder lain yang terlibat.
Salah satu upaya Bappeda sebagai Koordinator penurunan Kemiskinan Ekstreem melalui beberapa langkah:
1. Pengendalian atas Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2024 (bobot 60%), pelaporan P3KE triwulan 1 dan triwulan 2 secara berkala dilaporkan tepat waktu (bobot 30%) serta perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan sudah mengacu pada Renaksi Kemiskinan / RAT Kemiskinan.
2. Kolaborasi pentahelix dengan kampus/universitas di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi dalam percepatan penurunan stunting, melalui penelitian, inovasi-inovasi dan yang paling sering dilakukan melalui program pengabdian masyarakat melalui KKN, kedepannya juga akan diperbanyak lagi kerjasama KKN tematik stunting, kemiskinan dan Open Defecation Free (ODF).
"Dengan kolaborasi yang kuat, Insya Allah target penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi dapat tercapai," ujar Agus Budiono, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi.
Pihaknya pun berterima kasih atas dukungan semua pemangku kepentingan. "Terima kasih, atas dukungan dan kinerja yang telah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi," tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Pemkab Bekasi mendapatkan Penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/9).
Jaoharul Alam menyampaikan, Pemkab Bekasi patuh dalam melaksanakan dan melakukan verifikasi data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta alokasi APBD maupun penunjangnya juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. (Adv).