 |
| Rusdi Haryadi, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. |
Seperti halnya, yang dikatakan anggota komisi 4 DPRD, Rusdi Haryadi, bahwa perbaikan bangunan kelas serta fasilitas sekolah negeri yang rusak membutuhkan anggaran yang besar. Sementara rasio antara persoalan tersebut dengan daya dukung anggaran kurang memadai.
Kemudian, ruang kelas serta sarana dan prasarana sekolah negeri di Kabupaten Bekasi banyak yang belum memadai karena mengalami kerusakan. Untuk memperbaikinya diperlukan anggaran yang sangat besar.
"Belum memadai, rasio antara persoalan infrastruktur pendidikan dengan daya dukung anggaran kita kurang memadai," katanya, beberapa waktu lalu.
Rusdi juga mengungkapkan, berdasarkan data terakhir yang dia terima dari dinas terkait, ada sekitar 5.000 ruang kelas rusak untuk tingkat SMP negeri. Sedangkan untuk SD negeri ada sekitar 3.000 ruang.
"Data terakhir yang kami terima dari dinas ada lima ribuan ruang kelas rusak untuk setingkat SMP, dan tiga ribuan ruang kelas rusak setingkat SD," ucapnya.
Pemerintah daerah setempat memperbaiki ruang kelas dan fasilitas sekolah rusak secara bertahap. Untuk tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur pendidikan.
"Info dari eksekutif tahun ini menyediakan anggaran Rp300-an miliar untuk urusan infrastruktur pendidikan, harapan kita sedikit demi sedikit menyelesaikan persoalan infrastruktur pendidikan," ujarnya.
Perbaikan ruang kelas serta fasilitas sekolah rusak belum diketahui sampai kapan akan dilakukan. Namun menurut Rusdi, jika potensi anggaran dimaksimalkan maka akan ada progres yang signifikan.
"Kalau kita mengoptimalkan potensial anggaran, tiap tahun mestinya ada progres yang signifikan, ada potensi anggaran dari sumber di luar APBD seperti maksimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat atau dana tangggung jawab sosial longkungan atau CSR dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi," tandasnya. (Adv).