 |
| Pekerjaan Infrastruktur jalan yang berjudul Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Kaum Kp. Bulu RT.001/011 RW. 010 Masjid Al- Ijtihad Blok Pak RT. Misbah, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, anggaran Rp. 199.139.705, 37,- dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Bulu RT. 05 RW. 03 Gg. Depan MI Al-Khairiyah/Jalan Pak Mayadi Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan, anggaran Rp. 198.763.091, 27,- oleh CV. Karya Putra Pribumi. |
Pasalnya, hasil pantauan tim media di lokasi pengaspalan, saat dilakukan pengukuran menggunakan alat sigmat digital rata-rata mulai 2 sampai 3 cm, sedangkan untuk volume spesifikasi ketebalan aspal ada 2 item, 4 cm Asphalt treated base (ATB) dan 3 cm lapis aspal neton (Lastaston), artinya untuk ketebalan 7cm.
Sementara, Yudi selaku Konsultan pengawas pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Bidang Permukiman Kabupaten Bekasi saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp, pada Kamis malam (28/9/2023), dirinya terkesan mengabaikan dan tidak merespon.
Kemudian, Dedi selaku Pengawas Dinas Perkimtan Bidang Permukiman, juga saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pun mengabaikan dan bahkan memblokir nomor.
Selanjutnya, Jahid selaku Penge-sub aspal, saat ditanya terkait surat jalan aspal yang ia kirim, dirinya berkata tidak ada (tidak memberikan informasi tentang pengiriman aspal- Red).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB), Yanto Purnomo, menyayangkan tugas dari para pengawas (Konsultan dan Dinas) yang terkesan tidak memiliki tanggungjawab terhadap hasil pekerjaan tersebut.
"Kami duga, pekerjaannya lepas dari pengawasan, sehingga kontraktor dan penge-sub leluasa melakukan kecurangan dengan mengurangi volume pengiriman aspal yang seharusnya digelar sesuai spesifikasi di RAB," cetus Yanto kepada Media ini, Jum'at (29/9/2023).
Untuk itu, dirinya meminta kepada PPTK dan PPK, agar melakukan pengecekan kegiatan yang dikerjakan penyedia CV Karya Putra Pribumi. “Karena kami menduga volume spesifikasi di RAB tidak sesuai dalam kegiatan ini,” ungkap Yanto.
Lebih lanjut, Yanto mempertanyakan tugas dan fungsi konsultan maupun pengawas Dinas, yang dikonfirmasi tidak merespon dan terkesan mengabaikan tugasnya. (Tim).