Demikian early warning disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, SH, MH, M.Pd.I saat memberi materi dalam "Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Konflik Sosial tahun 2023, di gedung Sartika, Jalan Pramuka, Kota Bekasi, Rabu (21/6).
Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menegaskan bahwa kerawanan pemilu bisa terjadi jika semua elemen terutama penegak hukum lengah atau dimanfaatkan oleh kelompok atau segelintir orang.
"Jelang hajatan politik/pemilu, kerawanan senantiasa mengintai. Kita harus terus memberi pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan kesatuan," ujar Saifuddaulah.
Agenda yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi ini, sebagai bagian untuk mengantisipasi dan menyiapkan stakeholder Kota Bekasi jelang pemilu legislatif dan pilkada serentak 2024.
"Banyak potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Tim atau Forum Kerawanan Dini harus membuat pemetaan potensi konflik wilayah dan monitoring kondisi sosial masyarakat," jelasnya.
Kemudian, kata Saifuddaulah, Pemkot, juga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP dalam melakukan pemantauan terhadap medsos terkait hoaks dan ujaran kebencian.
"Jelang pemilu sudah pasti banyak berita ditebar, monitoring medsos terkait isu-isu hoaks ujaran kebencian dan lain-lain serta melaksanakan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi untuk mereduksi isu-isu supaya tidak menyebar. Sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat," pungkas Saifuddaulah. (*).