 |
| Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, saat menghadiri acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023, yang berlangsung di Taman Maya Datar Purwakarta, pada Rabu (5/4/2023). |
Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Bupati/Walikota se- Jawa Barat.
Acara tersebut mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Penerapan Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh Jinawi”.
Pj Bupati Bekasi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah strategis guna memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui inovasi yang akan bekerjasama dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut.
Kerjasama tersebut, kata Dani, berbentuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting ketika nantinya Kabupaten Bekasi mengalami kelangkaan. Sebab, Kabupaten Bekasi merupakan daerah konsumen, sedangkan dua daerah tersebut adalah daerah produsen untuk komoditas pangan penting seperti cabai, tomat, dan bawang.
"Jadi ketika kita nanti mengalami kelangkaan, kedua daerah tersebut bekerjasama untuk memfasilitasi para pedagang dan produsen bahan-bahan pertanian untuk bisa bertransaksi," ungkapnya.
Menurutnya, kerjasama ini penting dilakukan, karena dengan adanya kerjasama dengan dua daerah tersebut dapat mengantisipasi kelangkaan pangan di Kabupaten Bekasi, kenaikan harga bisa dicegah, dan inflasi bisa terkendali.
Selain itu, pihaknya mengatakan Pemkab Bekasi melalui Dinas Katahanan Pangan juga akan menggelar pasar pangan murah untuk memastikan stok ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten Bekasi tercukupi.
"Karena kenaikan harga itu bisa terjadi bukan hanya komoditas atau pasokan kurang, tetapi juga pemintaan yang meningkat diatas normal. Makanya, kita coba tahan distribusi itu dengan cara menyalurkan sebagian dari stok pangan kita ke masyarakat yang kekurangan secara ekonomi dengan cara operasi pasar murah. Sehingga mereka tetap bisa mengakses barang-barang pokoknya," tandasnya.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta setiap daerah mengatur transportasi beserta subsidinya dari daerah penghasil ke daerah konsumen. Tidak semua harus menunggu dari pusat, tetapi kerjasama antar daerah menjadi penting.
Ketersediaan bahan pokok selama Bulan Ramadan juga diupayakan oleh pemerintah dengan mendorong operasi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ada pula bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras untuk 21 juta warga penerima manfaat di 514 kabupaten/kota yang diharapkan bisa diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Apa yang juga penting terhadap pengendalian inflasi adalah ekspektasi masyarakat perlu kita jaga dengan mengendalikan harga-harga. Pemerintah terus mendorong melalui TPIP dan TPID agar sasaran inflasi terjadi ditahun 2023 dan tahun 2024. Kalau sasarannya tercapai, maka masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya. (Adv).