 |
| Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2024, di Nuanza Hotel, Cikarang Selatan, pada Senin (20/3/2023). |
Pj Bupati Dani Ramdan mengatakan, kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi, menutup rangkaian proses musyawarah yang digelar secara bertahap dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tahun 2024.
“Ada 8.000 usulan yang disampaikan dan semua harus tetap berfokus pada pencapaian-pencapaian kinerja yang berdampak pada masyarakat,” ucapnya.
Dani menyampaikan, berdasarkan indikator capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bahwa Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari tahun 2021, yang semula 74,45 persen menjadi 75,22 persen di tahun 2022.
Capaian tersebut, kata Dani, sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah terhadap berbagai pembangunan strategis yang telah dilakukan, sehingga menjadikan Kabupaten Bekasi berada di atas nilai rata-rata nasional dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
"Dari sisi indikator makro statistiknya sudah bagus. Tapi kita masih ada gap kapasitas fiskal antara kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan kemampuan APBD. Solusinya, kita harus banyak menggali sumber-sumber dana baik dari PAD maupun APBD Provinsi, dan peran serta dunia usaha," terangnya.
Kontribusi dunia usaha untuk Kabupaten Bekasi, kata dia, tidak hanya melalui CSR. Dengan mereka mendirikan pabrik ditambah penunjang infrastrukturnya itu juga akan sangat membantu.
Selain itu, lanjut Dani, untuk pembangunan sosial keagamaan juga bisa dibantu dengan memanfaatkan dana umat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi.
"Untuk pembangunan masjid, pesantren, tunjangan guru ngaji, kalau itu bisa dicover dari Baznas, maka anggaran dari APBD bisa digeser untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Pj Bupati Bekasi menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk fokus terhadap enam program prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi, yakni pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengentasan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan investasi dan digitalisasi.
"Kalau semua perangkat daerah didukung oleh stakeholder lain, tahun ini fokus pada enam program prioritas itu, saya kira akan banyak memberikan hasil, karena itu semua akan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," pungkasnya. (*).