 |
| Komarudin, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi yang membidangi masalah keuangan daerah. |
Kota Bekasi, SUARA TOPAN - Memasuki akhir tahun 2022, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih 54,57 persen. Hal ini menjadi sorotan politisi muda Golkar Komarudin. Menurut Komar, biasa disapa, bahwa jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bekasi gamang dan kurang optimal melaksanakan tugasnya.
"Bahwa OPD sekarang bisa dikatakan pemalas. Apa yang sudah direncanakan, ya harus direalisasikan. Logikanya kan mereka yang merencanakan harusnya tidak ada kendala dalam realisasi," papar Komarudin.
Politisi Golkar asal Bantargebang ini menilai bahwa Plt Wali Kota Tri Adhianto masih dinilai lemah dan tidak mampu memaksimalkan jajarannya untuk bekerja. Sehingga serapan anggaran sangat minum di ujung tahun.
"Pelaksanaan anggaran OPD itu kan bagaimana pimpinannya. Plt Wali Kota dalam waktu yang sangat sempit ini harus melihat dan ambil kebijakan strategis. Bukan hanya terbuai oleh kata 'yes sir' atau bungkukan setengah hati yang memabukan. Harusnya Plt sekarang obyektif melihat angka capaian sehingga jelas langkah apa yang diambil dan instruksi apa yang harus diberikan kepada jajaran pemkot yang ada di bawah perintahnya," tegas Komar.
Politisi yang juga mantan aktifis kampus ini juga menyayangkan kinerja Plt yang hanya mengejar pencitraan sementara kinerja jajarannya tidak digerakkan secara simultan.
Menurut Komarudin, yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, bahwa secara makro ekonomi dampak tidak terserapnya APBD secara maksimal akan berpengaruh kepada tersendatnya pergerakan di semua lini. Sehingga mengakibatkan perlambatan ekonomi dan meningkatan inflasi, yang pada akhirnya Ginie ratio masyarakat sulit membaik. Bahkan Komarudin juga menyayangkan bukan hanya serapan ternyata pendapatan asli daerah pun mengalami penurunan atau belum maksimal.
"Plt Wali Kota harus lebih rajin dorong team untuk fokus bekerja bukan hanya sekedar acara-acara seremoni dan ngumpul-ngumpul untuk pencitraan. Sementara serapan anggaran jeblok dan PAD tidak maksimal" beber Komar, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi yang membidangi masalah keuangan daerah.
Komarudin menegaskan bahwa kewenangan Plt Wali Kota Tri Adhianto pun sudah berjalan, bahkan sudah melakukan rotas dan mutasi. Artinya, kata Komar, Tri sudah memiliki kewenangan dan harusnya mampu menggerakkan roda pemerintahan secara maksimal.
"Plt kan sudah mutasi pejabat. Mana actionnya? Katanya bakal cepat bergerak.
Nyatanya penyerapan anggaran segitu jebloknya. Reklame makin lebat mewarnai langit bekasi tapi makin kering PAD yang nyiram bumi Kota Bekasi," pungkas Komar. (Adk).