Bappeda Gelar Rapat Sinkronisasi Pokir DPRD Guna Menyusun RKPD

Bappeda Gelar Rapat Sinkronisasi Pokir DPRD Guna Menyusun RKPD

Jumat, 11 Maret

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar rapat sinkronisasi pokok pikiran (pokir) usulan DPRD Kabupaten Bekasi, di Hotel Sakura, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Kamis (10/03/2022).

Cikarang, Kab Bekasi, SUARA TOPAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi menggelar rapat sinkronisasi pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bekasi, di Hotel Sakura, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Kamis (10/03/2022).

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menjelaskan, rapat tersebut membahas sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Ya, hari ini kita menyelaraskan usulan dari DPRD agar sesuai dengan apa yang diajukan, sehingga bisa dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah,” terangnya.


Agus mengatakan, jumlah usulan pembangunan yang diinput oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak 9.425 usulan dan nanti akan ditelaah bersama dengan perangkat daerah terkait, termasuk DPRD.


“Tentu saja yang diusulkan dengan memperhatikan prioritaskan pembangunan daerah yang telah disusun dan memperhatikan pendanaan anggaran,” ungkapnya.

Agus berharap, pembahasan ini benar-benar bisa menyaring usul-usulan prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga ketika masuk dalam Renja perangkat daerah menjadi tepat sasaran dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh menyampaikan, usulan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD lewat acara kegiatan reses dimasukkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Dalam rapat sinkronisasi ini, usulan yang lewat DPRD nantinya akan disamakan oleh Bappeda, sesuai dengan yang sudah diinput melalui aplikasi SIPD itu,” katanya.

“Saya berharap, usulan masyarakat, baik yang melalui DPRD maupun Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dapat terealisasi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan masyarakat," ucapnya. (Red). 
 

TerPopuler