 |
| Muhammad Said, Bendahara Umum (Bendum) DPW PPP Jawa Barat |
Bekasi, SUARATOPAN - Bendahara Umum (Bendum) DPW PPP Jawa Barat, Muhammad Said meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) agar memberikan solusi terkait pengurangan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan menyusul banyaknya jumlah penerima BST hilang pada tahap 3 dan 4. Dimana pada tahap sebelumnya yakni, satu dan dua penerima terdaftar.
"Intinya harus ada solusi yang diberikan pemerintah pusat terkait pengurangan jumlah penerima BST pada tahap ini," katanya di Bekasi, Senin (19/4/2021).
Menurut mantan anggota legislatif Kota Bekasi 3 periode itu, perlunya solusi mengingat banyak dari penerima BST pada Januari dan februari lalu merupakan pengangguran akibat korban pemutusan hubungan kerja dan lainnya.
"Sementara mereka tidak diperbolehkan pulang kampung. Disisi lain bantuan tidak ada. Jika demikian bagaimana bisa makan dan mengontrak rumah. Itulah yang saya katakan perlunya ada solusi yang diberikan Kemensos," tukasnya.
Sedang untuk masyarakat yang namanya tidak terdaftar di daftar penerima BST tahap 3 dan 4, mantan Ketua DPC PPP Kota Bekasi itu mengatakan, agar tidak menyalahkan pengurus lingkungan, seperti Ketua RT, RW serta Lurah.
Para perangkat itu sambung dia, tidak tahu sama sekali. Karena penunjukan nama berdasarkan NIK KTP itu dilakukan Kemensos.
"Apalagi tidak sedikit dari Ketua RT yang tidak dapat BST. Itu membuktikan bahwa RT dan RW tidak punya kewenangan," paparnya.
Dari laporan yang diterimanya untuk penerima BST di Kota Bekasi khususnya Kelurahan Kranji, pada tahap 3 dan 4 lanjut Said, sebanyak 50 sampai 100 orang.
"Jika sebanyak itu dalam setiap RW nya yang hilang nama pada tahap ini, bisa dikalkulasikan berapa banyak warga penerima awal dari 900 lebih RW se-Kota Bekasi," tutupnya. (Sol).