 |
| Soleman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi |
Cikarang, Kab Bekasi, SUARATOPAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman sangat menyayangkan sejak awal penganggaran pembangunan Toilet senilai kurang lebih Rp 98 Miliar untuk 488 Toilet yang tersebar di beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi.
"Anggarannya memang fantastis kalau dilihat dari kasat mata. Tetapi itu kan program dinas," kata Soleman kepada wartawan.
Soleman mengatakan, sejak awal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, pihaknya sudah mempertanyakan anggaran tersebut kepada Dinas PUPR (kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Namun, pihak dinas meyakini legislatif, kalau anggaran tersebut wajar.
"Mereka (Dinas Cipta Karya, red) sejak awal sudah kita tanya, tetapi mereka meyakini kita (DPRD- red), bahwa akan tanggung jawab," jelas pria berkacamata tersebut.
Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini juga menambahkan, anggaran yang sangat fantastis tersebut berbanding terbalik, dengan kebutuhan anggaran lain. Dicontohkan dia, saat program rutilahu PDI Perjuangan hanya menghabiskan anggaran Rp 50 juta untuk pembangunan 1 rumah.
"Kita (PDI Perjuangan) dengan modal Rp 50 Juta sudah bangun rumah yang sudah ada dapur, kamar mandi dan perabotan. Tidak menghabiskan 1 rumah sampai Rp200 Juta," sindirnya.
Soleman berharap kedepannya untuk dinas, agar memiliki program yang dapat bermanfaat banyak kepada masyarakat. Sehingga, tidak terbentuk opini pemerintah dan legislatif, hanya menghambur-hamburkan uang dalam penganggaran.
"Yang lagi ramai ini semua kan masih opini. Kita tunggu saja toilet itu dibangun sampai selesai. Kan ada inspektorat dan BPK. Kalau ada kelebihan anggaran. Pasti disuruh balikin duitnya," tandasnya. (red).
"Anggarannya memang fantastis kalau dilihat dari kasat mata. Tetapi itu kan program dinas," kata Soleman kepada wartawan.
Soleman mengatakan, sejak awal pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, pihaknya sudah mempertanyakan anggaran tersebut kepada Dinas PUPR (kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Namun, pihak dinas meyakini legislatif, kalau anggaran tersebut wajar.
"Mereka (Dinas Cipta Karya, red) sejak awal sudah kita tanya, tetapi mereka meyakini kita (DPRD- red), bahwa akan tanggung jawab," jelas pria berkacamata tersebut.
Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini juga menambahkan, anggaran yang sangat fantastis tersebut berbanding terbalik, dengan kebutuhan anggaran lain. Dicontohkan dia, saat program rutilahu PDI Perjuangan hanya menghabiskan anggaran Rp 50 juta untuk pembangunan 1 rumah.
"Kita (PDI Perjuangan) dengan modal Rp 50 Juta sudah bangun rumah yang sudah ada dapur, kamar mandi dan perabotan. Tidak menghabiskan 1 rumah sampai Rp200 Juta," sindirnya.
Soleman berharap kedepannya untuk dinas, agar memiliki program yang dapat bermanfaat banyak kepada masyarakat. Sehingga, tidak terbentuk opini pemerintah dan legislatif, hanya menghambur-hamburkan uang dalam penganggaran.
"Yang lagi ramai ini semua kan masih opini. Kita tunggu saja toilet itu dibangun sampai selesai. Kan ada inspektorat dan BPK. Kalau ada kelebihan anggaran. Pasti disuruh balikin duitnya," tandasnya. (red).