 |
| Ketua LBH Brata Jaya Riau Safi'i Muhammad Nuh, SH. |
Pelalawan-Riau, SUARATOPAN -
Melonjaknya warga yang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Propinsi Riau secara drastis saat ini, jadi sorotan semua pihak. Salah satunya LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Brata Jaya Riau, turut angkat bicara kepada media ini di Pangkalan Kerinci, pada Sabtu (12/9/2020).
Ketua LBH Brata Jaya Riau Safi'i Muhammad Nuh, SH, mengatakan, situasi penularan Covid-19 di daerah Propinsi Riau khususnya di kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan beberapa hari terakhir semakin gawat. Terkonfirmasi positif Covid-19 setiap hari terus bertambah drastis.
"Melonjaknya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 di daerah Propinsi Riau dinilai kelalaian dari pemerintah. Harusnya pemerintah lebih tanggap dan betul-betu serius. Bila perlu terapkan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) supaya penularan Covid-19 tidak semakin meluas kemana-mana," ujar pria yang berprofesi sebagai advokad itu memberi saran.
Dia mengakui jika selama ini pemerintah terlihat aktif melakukan tindakan untuk mencegah atau memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Sayangnya tindakan pemerintah itu terkesan setengah-setengah hati. Soalnya hanya menangani yang telah terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 saja dan mengurus penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ini. Kemudian pemerintah hanya mengawasi masyarakat untuk jaga jarak, supaya jangan ngumpul-ngumpul, protesnya.
Dikatakan Safi'i, kemarin saat PSBB diterapkan oleh pemerintah, penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Pelalawan masih bisa terantisipasi. Tapi begitu sudah penerapan new normal oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, penularan wabah Covid-19 ini di Kabupaten Pelalawan justru semakin gawat, karena pengawasan dari pihak pemerintah tidak jelas seperti apa, ucapnya.
Ditambahkan Safi'i, orang tanpa gejala (OTG) yang terkonfirmasi positif Covid-19 disuruh isolasi mandiri tanpa pengawasan dari pihak pemerintah. Kemudian biaya ditanggung sendiri oleh yang OTG yang bersangkutan. Setiap OTG yang diisolasi mandiri itu harusnya diawasi oleh pemerintah, dikasih obat dan terus dipantau setiap saat, karena itulah yang lebih berbahaya, tukasnya.
Kemudian klaster mana yang telah terkonfirmasi postif Covid-19 itu, janganlah ditutup tutupi, supaya warga sekitarnya bisa lebih waspada untuk mencegahnya. Terlebih lagi dengan perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan seperti PT. RAPP. Sebagaimana diketahui dari sekian banyak yang terkonfirmasi Covid-19 di Pangkalan Kerinci mayoritas karyawan PT. RAPP dan perusahaan-perusahaan mitranya. Apa salahnya pemerintah bertindak tegas menerapkan aturan yang sudah dibuat supaya aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut dihentikan untuk sementara. Dan seluruh karyawannya dirapid tes atau tes Swab dan diisolasi untuk sementara waktu, demi mencegah penularan Covid-19 ini, pungkasnya lagi.
Ketua LBH Brata Jaya Riau itu juga mempertanyakan anggaran dana APBN juga dana APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang begitu besar telah dikucurkan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19. Anggaran dana itu sepertinya tidak ada nampak manfaatnya untuk penanganan Covid-19 ini, jelasnya.
Lanjut Safi'i, penanganan Covid-19 oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan tampak seolah-olah jadi kepentingan politik. Bilamana korban penularan Covid-19 ini semakin membludak, bisa saja menghambat penyelenggaraan Pilkada pada bulan Desember 2020 yang akan datang, ujarnya mengakhiri. (Sona).