 |
| Oman Firmansyah Ketua KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) |
Karang Bahagia, SUARATOPAN - Ditengah wabah Covid-19, dimana masyarakat telah terbelenggu dengan keadaan dan kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah dalam penerapan PSBB, menuai protes keras kalangan petani di Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas sosial dianggap telah salah mengambil kebijakan, dengan melakukan pembelanjaan beras untuk paket bantuan pangan (beras-red) di luar Kabupaten Bekasi. Padahal, di dalam Kabupaten Bekasi sendiri sebagai penghasil gabah yang cukup berhasil.
Sehingga, dengan anggaran pantastis puluhan Miliyar yang digelontorkan untuk bantuan dampak Covid-19, yang didalamnya terdapat bantuan beras dianggap tidak memihak petani di wilayah sendiri.
 |
| Hasil padi petani Kabupaten Bekasi yang telah siap panen |
Hal itu, disampaikan Oman Firmansyah selaku Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pihaknya menganggap, anggaran pantastis yang telah sebagian dibelanjakan Dinsos melalui pasar induk yang berada diluar Kabupaten Bekasi, menuai reaksi keras pihaknya. Sehingga ditengah terpuruknya ekonomi masyarakat terutama petani di wilayah Kecamatan Karang Bahagia, mengakibatkan anjloknya harga gabah, sebab kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah Daerah.
"Hal ini cukup menggores hati para petani khususnya di Karang Bahagia, dan para kelompok tani Kabupaten Bekasi luasnya." kata Oman Firmansyah kepada SUARATOPAN.COM. Selasa (13/5).
Bayangkan ungkap dia, terkait rencana pihak Dinas sosial mempersiapkan kurang lebih 158.000 paket sembako, diantaranya beras kemasan 5 Kg dianggap Kadinsos tidak peka terhadap petani Kabupaten Bekasi.
"Kami nilai, H. Abdillah Majid selaku Kepala Dinas sosial dalam hal ini tidak peka. Seharusnya Kadinsos, dalam pembelanjaan beras kemasan 5 Kg bisa menggandeng para Gapoktan (kelompok tani) yang ada di wilayah kita, sehingga selain bisa meringankan beban masyarakat (petani) ditengah himpitan ekonomi sekarng ini, juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi didalam Kabupaten Bekasi sendiri. Apalagi beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi sedang berlangsung panen raya," jelasnya.
Atau, lanjut dia, Apakah Bupati Bekasi lupa dengan ucapan atau seruannya "Apabila Pemerintah membeli hasil panen petani sendiri, maka akan mendongkrak perekonomian masyarakatnya. Tapi faktanya apa ?..., kenapa harus belanja keluar Kabupaten Bekasi," tegasnya.
Dikatakannya juga, dalam waktu dekat pihaknya (KTNA-red) akan mengadukan hal ini ke Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, sesuai aspirasi masyarakat yang harus sampai kepada wakil rakyatnya. (Sas/Red).