Misalnya dari tahun ke tahun, tercatat beberapa wilayah terdampak kekeringan yang mana Pemerintah telah dan terus memberikan bantuan terhadap krisis air ini, Namun seyogyanya tidak hanya memberi bantuan air melainkan harus mencari solusi atau jalan keluar, sehingga dampak kekeringan tidak terlalu dirasakan warga setiap tahunnya di wilayah itu, melainkan dapat meminimalisir secara efektif dan responsif dari Pemkab melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bekerjasama dengan PDAM.
Hal tersebut terus didorong Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi H. Anden, SE. Pihaknya menginginkan penanganan dan pencegahan bencana di wilayah terdampak tersebut, agar lebih ditangani dengan mencari solusi secara efektif maupun titangani secara responsif (cepat). Sehingga dampak yang ditimbulkan karena kekeringan dapat segera teratasi secara cepat dan tepat.
"Kita ketahui Pemkab terus berupaya membantu warga yang terkena dampak krisis air (kekeringan) ini, dengan mengirim air menggunakan armada tengki melalui BPBD dan PDAM. Tapi bantuan tersebut hanya bersifat sementara saja dan tidak menyelesaikan masalah, " tutur Anden di ruang kerja Komisi IV. Kamis (25/7)
Namun selain itu jelas Anden, Masyarakat yang terdampak seharusnya tidak hanya diberikan air bersih. Karena masyarakat tidak hanya butuh air bersih hanya untuk kebutuhan minum, tetapi masyarakat membutuhkan juga untuk mandi, cuci dan lainya. Sehingga seharusnya BPBD memikirkan tentang hal itu, bagaimana mencari jalan keluar agar dampak tersebut tidak berulang-ulang terjadi setiap tahunnya saat musim kemarau tiba. "Saya lihat kalau di wilayah seperti, Desa Sirnajati, Ridogalih, Ridomanah dan Desa lainnya. Itu walau pun tidak musim kemarau tetap kekurangan air. Untuk itu, mari kita bersama pecahkan masalah yang setiap tahunnya terus dirasakan masyarakat ini," ungkapnya.
Menurutnya, hal pemberian air tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, sebab ada beberapa kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat. Maka perlu dilakukan seperti, pembuatan penampungan air cadangan (embung) atau pun saluran instalasi, pipanisasi dari sumber air PDAM yang mengarah pada wilayah tersebut. Sehingga apabila terjadi kemarau panjang dapat teratasi secara cepat dan tepat.
"Kalau hal tadi sudah dilakukan, maka masyarakat yang terdampak bisa langsung menggunakan air ditempat yang telah disediakan dan dipersiapkan sebelumnya. Bahkan, layanan yang telah dipersiapkan atau jalan keluar (alternatif) ini, lebih dapat dimanfaatkan warga dalam keadaan kemarau atau tidak," bebernya.
Kemudian diyakininya, hal ini akan lebih efektif apabila dilakukan dan dipersiapkan menanggulanginya sebelum terjadi, dari pada membantu saat setelah terjadinya dampak, sebab beberapa kemungkinan dari dampak tersebut, akan ada hal-hal yang dirasakan masyarakat, " imbaunya.
Lebih lanjut, Anden mengingatkan, selain kekeringan saat ini dirasakan, wilayah Kabuapten Bekasi yang terbagi dari 23 kecamatan dan dianggap cukup luas dan rawan terjadi bencana. Seperti, banjir, kebakaran maupun angin puting beliung. Dipandang perlu melakukan pencegahan sebelum terjadinya bencana tersebut, sebab dampak bencana lanjutnya, selain akan menyengsarakan masyarakat, juga akan terjadi kerugian terhadap materi yang dimiliki masyarakat.
Oleh karenanya, diharapkan BPBD memiliki program pencegahan yang lebih bersifat efektif dan efisien, sehingga disamping dapat meminimalisir dampak, juga akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sebagai langkah pencegahan bencana, sebab apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan akan menjadikan masyarakat tenang maupun jauh dari rasa ke khawatiran yang selama ini terus menghantui. (Adv/ST).