Sebagai upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk Tahun Anggaran 2019.
Kegiatan itu disaksikan oleh Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju serta perwakilan dari Deputi KemenPan RB pada kamis (14/02) di Hotel Ayola Lippo Cikarang Selatan.
Eka mengatakan, perjanjian kinerja yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN sebagai penyelenggara negara, selain itu juga merupakan salah satu komponen pendukung indikator Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kemenpan-RB RI.
Pada 2018 lalu, Pemkab Bekasi mendapat predikat dengan kategori nilai B. Capaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Masih kata Eka, kualitas budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemkab Bekasi menunjukan hasil yang baik. Namun belum maksimal.
Capaian tersebut secara hirarki penilaian masuk dalam kategori predikat menengah karena masih ada predikat BB dan A.
“Untuk itu saya minta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan lagi kinerjanya pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun mendatang. Agar naik menjadi predikat BB atau A,” ujarnya.
Eka berharap dengan perjanjian kinerja ini semakin mendorong dan memotivasi aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bekasi. Khususnya dalam menjalankan kinerjanya agar lebih baik.
Seperti yang berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Sehingga laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkat dan tepat sasaran. (Red)