Koordinator Lapangan (Korlap aksi), Denis Pratama mengatakan, beberapa point tuntutan aksi tersebut diantaranya, meminta kepada Ombudsman wilayah Jakarta Raya untuk melakukan koordinasi dengan Mendagri untuk mencabut keputusan mendagri no 821.22-120 tahun 2019.
Dirinya meminta kepada Ombudsman agar mengambil sikap, dalam pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan, kepada pejabat Kota Bekasi. Kemudian, dirinya juga meminta kepada Ombudsman untuk membatalkan Reny selaku Sekda Kota Bekasi, hal itu dikarenakan sedang menjalani sangsi.
"Pengangkatan Reny Hendrawati selaku Sekda Kota Bekasi, penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Karena penetapan reny sebagai Sekda sebagai bukti balas budi," ucap dia kepada wartawan
Sementara itu, Perwakilan Ombudsman, Teguh Nugroho mengatakan, sangat prihatin melihat kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam perihal pengangkatan Sekda Kota Bekasi, atas nama Reni yang notabanenya sedang bermasalah dalam melakukan mal-administrasi.
"Saya secepatnya akan melampirkan surat kepada Ombudsman RI, agar cepat diproses melalui Kemendagri," kata dia kepada wartawan.
Teguh juga mengapresiasi atas laporan dan kritik yang berbentuk saran kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta. "Tetap ini bagian dari kerja kami dan butuh kerja sama dalam menangani kasus kasus yang bermasalah di daerah," tandasnya. (*)