"Dalam hal ini kita melakukan sejumlah rangkaian yang didahului dengan pembekalan peraturan perundangan tentang Pemilu, keharusan dan kewajiban anggota Polri termasuk juga hal-hal secara teknis yang harus mereka pahami," Kata Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Luthfie Sulistiawan, (7/11).
Simulasi ini menggambarkan pada salah satu contoh kerusuhan yang terjadi ketika ada masyarakat yang tidak puas dengan jawaban yang dijelaskan untuk menunggu waktu pencoblosan di TPS, pasalnya dirinya tidak membawa kartu pemilih, KTP maupun suket.
Menurutnya, sebanyak 1.117 personil dikerahkan sepanjang tahapan pilkada dari mulai tahapan dan kegiatan kampanye, masa tenang serta hari H pencoblosan tanggal 27 April 2019 hingga penetapan hasil pemilu.
"Semua komponen harus perhatikan dengan baik, semua personil harus paham dalam tugas, bagi yang baru belum pernah mengalami pengamanan pemilu tolong perhatikan, cerna dan pahami semoga tidak ada kesalahan dalam pengamanan," ucapnya.
Dikatakan Wakapolres, netralitas anggota polisi harus benar-benar dijaga sehingga tidak menimbulkan persoalan. Pihaknya lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat teknis atau hal kecil namun akan berakibat pada permasalahan.
"Kita lebih ke arah teknis, contohnya jika ada kendaraan dinas yang ingin ditumpangi dari perserta pemilu menggunakan atribut. Saya berharap seluruh personil baik anggota polri maupun komponen lain dapat memahami dengan baik," ujarnya.
Pihaknya berharap pada Pemilu 2019 mendatang dapat berjalan dengan aman dan kondusif, tentunya harus didukung dari semua pihak atau peran masyarakat pada semua tahapan pemilihan umum. (*)
by : Yayat