Cikarang Pusat, SUARATOPAN.COM - Setelah beberapa hari bertemu dengan para perwakilan guru honorer baik dalam ruangan maupun di lapangan, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin akhirnya menyampaikan, bahwa dirinya sudah menyikapi soal 4 (empat) tuntutan yang diminta para guru honorer yang melakukan demonstrasi pada beberapa hari lalu.
"Kalau bicara tentang kesejahteraan justru saya sangat setuju, tapi tidak bicara tentang UMK, karena bekasi ini memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah honorer yang juga luar biasa besarnya," katanya di wawancarai
Lalu, kata Neneng, soal permintaan SK yang diminta honorer, yang jelas dirinya sudah melakukan diskusi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan- red) bertemu dengan para deputinya disana. Dan bicara PP 48 Tahun 2018 dimana pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer sudah merupakan harga mati yang harus dilaksanakan.
Kemarin dirinya juga sudah pergi ke kemendikbud dan dapat lah "oleh oleh" bahwa Seleksi adalah Harga Mati. kenapa seleksi itu harus harga mati karena bicara tentang generasi muda bangsa ke depan apakah layak untuk di didik atau apakah belum layak jadi pendidik.
"Semua itu hal yang sangat penting di dunia pendidikan, ke depan Pemerintah kabupaten bekasi ingin memiliki data yang lebih rill. Kepala sekolah juga tidak akan mudah untuk merekrut, ataupun memecat guru honorer, dan inti semua ini adalah untuk memotret dan mengkaji bersama," pungkasnya. (*)
by : Yat & Han