Cikarang Pusat, SUARATOPAN.COM - Sebagai tindak lanjut dalam menyikapi aksi demo guru honorer yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Bupati Bekasi bersama jajaran perangkat daerah mengumpulkan para Kepala Sekolah se- Kabupaten Bekasi untuk dilakukan reconfirm terhadap data yang berkaitan dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah, Selasa (2/10).
Sebelumnya, atas perintah dari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Pemerintah kabupaten Bekasi juga telah melakukan verifikasi dan pendataan secara langsung ke lapangan yang dilaksanakan pada 26 s.d 29 September 2018 ke sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
Neneng menjelaskan, bahwa pihaknya terus mencari solusi agar kesejarteraan guru honorer tetap diperjuangkan yaitu dengan memfilter kembali database yang sudah ada melalui pengembangan sistem yang lebih baik, Bupati Neneng juga ingin agar kedepannya dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi ini lebih dekat lagi.
“Database sebenarnya sudah ada, hanya saja SDM yang ada harus lebih diselektif lagi, dari mulai perhitungan jumlah guru yang ada, kinerja sesuai jam kerja yang efektif karena jumlah tenaga kerja honorer yang berjumlah tinggi ini, tentu nantinya akan sangat berpengaruh terhadap penganggaran UMK yang terbilang besar," ungkapnya.
Neneng pun mengakui bahwa berbicara soal guru itu sedari dulunya belum ada seleksi kecuali melalui CPNS. Sementara untuk yang lainnya tidak pernah diseleksi, artinya berdasarkan kebutuhan saja.
“Kita akan melihat terlebih dahulu situasinya seperti apa, makanya kita akan hitung dulu mana yang linear dan tidak linear atau ada yang kelebihan bisa saja” terang Neneng.
Dari hasil pertemuan yang dihadiri oleh kurang lebih 708 Kepala Sekolah tingkat sekolah dasar dan 95 Kepala SMP yang ada di Kabupaten Bekasi. Neneng berharap agar masing-masing dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya.
“Operator biarlah tetap jadi operator, kalau dia guru rangkap jadi operator itu yang harus di pertimbangkan” imbuhnya. (*)
by : Yat & Han